tag:blogger.com,1999:blog-3062992744799996452023-11-16T01:58:40.330+07:00Suara NTBAktual dan Terpercayasuara NTBhttp://www.blogger.com/profile/08260479511784298510noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-306299274479999645.post-14770387642506938292010-01-30T08:28:00.003+07:002010-01-30T08:30:56.668+07:00Gubernur Hentikan Pembentukan Provinsi Sumbawa<div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), KH. M. Zainul Majdi, mengatakan telah menghentikan proses pembentukan Provinsi Sumbawa sebagaimana arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan sementara proses pemekaran wilayah.<br />
<a name='more'></a><br />
Saat berdialog dengan 13 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Komite I dan Komite IV, di Mataram, Selasa, Majdi mengemukakan proses pembentukan Provinsi Sumbawa sudah sampai tahap kajian di tingkat Gubernur NTB.<br />
<br />
Sebagai Gubernur NTB dia berkewajiban merespons aspirasi pembentukan Provinsi Sumbawa dengan merekomendasikan ke pemerintah pusat sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.<br />
<br />
Namun, respons seperti itu belum bisa ditempuh karena ada arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para kepala daerah untuk menghentikan sementara proses pemekaran wilayah.<br />
<br />
Alasan penghentian sementara proses pemekaran wilayah itu yakni masih harus menunggu hasil evaluasi terhadap jumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang ideal untuk NKRI. <br />
<br />
"Ya, kita tunggu saja hasil evaluasi itu, kalau masih dimungkinkan untuk proses pemekaran wilayah, tentu dilakukan," ujarnya.<br />
<br />
Sementara itu, Ketua Tim Pengkaji Pembentukan Provinsi Sumbawa, Prof. DR Arifuddin Sahidu, yang dihubungi secara terpisah mengatakan, kajian pembentukan Provinsi Sumbawa yang hendak dimekarkan dari Provinsi NTB masih terus berlangsung.(<a href="http://www.antaranews.com/berita/1264484574/gubernur-hentikan-pembentukan-provinsi-sumbawa">ANT</a>)<br />
<span class="fullpost"> </span><br />
<span class="fullpost"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fullpost"> </span></div>suara NTBhttp://www.blogger.com/profile/08260479511784298510noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-306299274479999645.post-19606646341932977122010-01-26T23:27:00.001+07:002010-01-26T23:31:05.203+07:00Bakrie Transfer US$ 246,8 Juta ke Newmont<div style="text-align: justify;">Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan anak usaha grup Bakrie, Multicapital telah mentransfer dana US$ 246,82 juta ke rekening milik PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk pembayaran 7 persen saham jatah divestasi tahun 2008, Jumat (11/12/2009) sore.<br />
<a name='more'></a><br />
"Kami sudah mentransfer dana sebesar US$ 246,8 juta untuk pembayaran 7 persen saham Newmont tadi sore," kata Andy Hadianto, Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing (DMB) pada <b>detikFinance</b> melalui sambungan telepon Jumat malam.<br />
<br />
DMB adalah perusahaan daerah bentukan tiga pemda di NTB. DMB bersama Multicapital telah membentuk perusahaan patungan PT Multi Daerah Bersaing (MDB) untuk mengeksekusi pembelian saham Newmont. Multicapital merupakan anak usaha dari Bakrie Capital dan PT Bumi Resources Tbk.<br />
<br />
Menurut Andy, dana dikirim ke rekening pemegang saham asing PT NNT, yaitu Newmont Indonesia Limited (NIL) dan Nusa Tenggara Mining Corp (NTMC).<br />
<br />
Transfer dana dilakukan dari Bank Mandiri Cabang Singapura ke Citibank Cabang New York dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation di Jepang.<br />
<br />
"Penjelasan yang kami terima dari pihak perbankan, diperkirakan dana tersebut diterima oleh NIL dan NTMC pukul 20.00 WIB malam ini," kata Andy.<br />
<br />
Begitu dana telah diterima, malam ini juga, akan digelar serah terima saham dari Newmont ke manajemen MDB di Menara Rajawali Jakarta, tempat Newmont berkantor.<br />
<br />
Tadi sore saat proses transfer pembayaran dilakukan, turut hadir manajemen Multicapital, jajaran manajemen PT MDB dan PT DMB. Dari pihak Newmont diwakili Presiden Direktur Newmont Pacific Nusantara, Martiono Hadianto.<br />
<br />
Dengan pembayaran 7 persen saham ini, maka MDB kini resmi memiliki 17 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara. Tujuh persen saham Newmont yang dilepas tahun 2009 akan menyusul dibayar.<br />
<br />
Sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli atau <i>Sales Purchase Agreement</i> yang diteken MDB dengan Newmont 23 November lalu, 7 persen saham tahun 2009 itu akan dibayar setelah Newmont melakukan Rapat Umum Pemegang Saham.<br />
<br />
<b>(dnl/dnl)</b><br />
</div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.detikfinance.com/read/2009/12/11/194523/1258783/4/bakrie-transfer-us--2468-juta-ke-newmont">Sumber : Detik </a> <br />
</div>suara NTBhttp://www.blogger.com/profile/08260479511784298510noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-306299274479999645.post-37351198579420821582010-01-26T23:24:00.000+07:002010-01-26T23:24:57.387+07:00Pasca Kecelakaan "Newmont Buka Lagi Tambang Batu Hijau"<div style="text-align: justify;">PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) telah kembali melakukan aktivitas produksi pasca terjadinya longsor material di lokasi tambang Batu Hijau, Sumbawa Barat pada Minggu, 17 Januari lalu.<br />
<a name='more'></a><br />
"Aktifitas tambang sudah dilakukan, meskipun tidak terlalu normal," ujar Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Bambang Setiawan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (26/1/2010).<br />
<br />
Bambang menyatakan saat ini pihak Newmont masih memperbaiki lokasi tambang tersebut dan sudah pada tahap penyelesaian. Ia menambahkan aktivitas produksi tetap dilakukan karena Newmont masih memiliki tumpukan cadangan (stockpile) yang memadai.<br />
<br />
Seperti diketahui, seorang pekerja PTNNT tewas akibat <a href="http://www.detikfinance.com/read/2010/01/18/135635/1280742/4/kecelakaan-tewaskan-pekerja-newmont-tutup-tambang-batu-hijau">kecelakaan tragis</a> di lokasi tambang Batu Hijau, Sumbawa Barat pada Minggu, 17 Januari 2010. Newmont memutuskan untuk menutup tambang itu hingga beberapa waktu.<br />
<br />
Pekerja Newmont yang tewas adalah Johanis A. Dawir, yang merupakan operator dozer. Pada saat kejadian, Johanis A. Dawir tengah mengoperasikan dozer dan alat berat tersebut terkena longsoran material.<br />
<br />
Lokasi kejadian segera diamankan dan upaya penyelamatan Johanis pun dilakukan dengan cepat. Johanis berhasil dikeluarkan namun dinyatakan meninggal oleh petugas medis yang berwenang jam 02.55 siang.<br />
<br />
Newmont dalam siaran persnya, Senin (18/1/2010) menjelaskan, semua kegiatan di sumur tambang telah dihentikan hingga selesainya penyelidikan oleh Departemen ESDM dan PTNNT. Manajemen dan karyawan PTNNT bekerja sama secara penuh dengan pihak ESDM untuk memahami penyebab terjadinya kecelakaan ini.<br />
<b>(epi/qom)</b></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.detikfinance.com/read/2010/01/26/134613/1286289/4/newmont-buka-lagi-tambang-batu-hijau">Sumber : Detik </a> </div>suara NTBhttp://www.blogger.com/profile/08260479511784298510noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-306299274479999645.post-12792806006964472762010-01-26T07:38:00.002+07:002010-01-26T19:36:43.326+07:00Siswa Miskin di Mataram Peroleh Buku Sekolah Elektronik Gratis<div style="text-align: justify;">Seluruh siswa miskin di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang duduk di kelas tiga SMA/MA/SMK memperoleh bantuan buku sekolah elektronik (BSE) untuk membantu persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN).<br />
</div><div style="text-align: justify;"><a name='more'></a><br />
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Lalu Syafi`i, di Mataram, Minggu, mengatakan, program pemberian bantuan BSE itu merupakan program Dewan Pendidikan Kota Mataram yang bekerjasama dengan pihaknya untuk membantu siswa miskin yang dinilai tidak mampu membeli buku-buku pelajaran.<br />
<br />
"Mengapa ini perlu, karena ada asumsi siswa miskin tidak lulus UN cukup besar karena mereka tidak mampu mengakses internet dan tidak punya biaya untuk membeli buku pelajaran," ujarnya.<br />
<br />
Menurut dia, bantuan BSE itu berasal dari dana masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan khususnya di Kota Mataram. Jumlah dana yang terkumpul hingga saat ini mencapai 40 juta lebih.<br />
<br />
Dana tersebut sebagian sudah dikeluarkan untuk biaya pencetakan BSE yang dilakukan bekerjasama percetakan milik salah satu media lokal di NTB. Upaya menggandeng percetakan milik salah satu media lokal itu bertujuan untuk efisiensi biaya pencetakan.<br />
<br />
"Kita upayakan biaya pencetakan semurah mungkin karena ini adalah program peduli pendidikan yang dananya bersumber dari masyarakat. Kalau biayanya lebih murah jumlah buku yang dicetak bisa lebih banyak," ujarnya.<br />
<br />
Ia mengatakan, pemberian BSE kepada siswa SMA/MA/SMK yang dikategorikan dari keluarga miskin sudah dua kali dilaksanakan. Pada periode kedua diberikan secara simbolis kepada 28 siswa SMA/MA/SMK Kota Mataram, pada Kamis (21/1).<br />
<br />
Jumlah buku yang disalurkan tahap kedua itu sebanyak 2.950 buku yang terdiri dari 1.350 buku IPA, 1.350 buku IPS, dan 250 buku SMK.<br />
<br />
"Masing-masing siswa SMA akan mendapat tiga buku, dan untuk siswa SMK dua buku," ujarnya.<br />
<br />
Menurut dia, meskipun saat ini jumlah bantuan BSE belum mampu menjangkau seluruh siswa miskin di Kota Mataram, pihaknya berinisiatif untuk mengupayakan pengadaan BSE melalui beasiswa.<br />
<br />
"Dana satu bulan beasiswa bagi siswa kurang mampu mungkin bisa diarahkan untuk pengadaan buku BSE. Apalagi harga buku BSE kan murah," ujarnya.<br />
<br />
Selain membantu siswa miskin melalui pemberian BSE gratis, kata Syafi`i, pihaknya bersama dengan Badan Amil Zakat Kota Mataram, berencana memberikan bimbingan belajar secara gratis untuk persiapan menghadapi UN.<br />
<br />
"Rencana tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan dengan BAZ, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa melaksanakannya karena UN sebentar lagi digelar," ujarnya.<a href="http://www.antaranews.com/berita/1264375125/siswa-miskin-di-mataram-peroleh-buku-sekolah-elektronik-gratis">(ANT)</a><br />
<br />
</div><div style="text-align: justify;"> <br />
</div>suara NTBhttp://www.blogger.com/profile/08260479511784298510noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-306299274479999645.post-68616665395860950322010-01-25T16:57:00.006+07:002010-01-26T19:39:43.362+07:00Aktivitas di Depo Pertamina Ampenan Kembali Normal Pasca Kebakaran Hebat Kemarin<div style="text-align: justify;">Aktivitas di Depo Pertamina Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali normal setelah polisi menyingkirkan "police line" di lokasi yang dilanda kebakaran, Senin lalu (18/1).<br />
</div><div style="text-align: justify;"><a name='more'></a><br />
"Kami sudah buka `police line` itu sejak kemarin petang (Rabu, 20/1) dan kini aktivitas di lokasi kebakaran yakni saluran penampungan premium di Depo Pertamina Ampenan kembali normal," kata Kasat Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Mataram AKP Andi Dadi Cahyo, SIK, di Mataram, Kamis (21/1).<br />
<br />
Andi mengatakan, Polres Mataram sudah memeriksa tiga orang saksi yang dianggap mengetahui kronologi kebakaran di Depo Pertamina Ampenan itu. Ketiga orang saksi yang sudah diperiksa itu yakni Agar Prayoga selaku Asisten Lindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) Depo Pertamina Ampenan, M. Rizal Al Amin selaku Asisten Teknisi dan Ismail Brahima selaku staf Pengawasan Penerimaan Penyaluran dan Penimbunan (P3).<br />
<br />
Polres Mataram masih akan memeriksa tiga orang saksi lainnya yakni Deni Wijaya selaku Direkur CV Nakula Sadewa, dan dua orang karyawannya masing-masing Hernowo dan Suratman (korban kebakaran yang masih dirawat di RSU Provinsi NTB). "Dari keterangan para saksi belum dapat disimpulkan unsur kelalaian dalam peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Ampenan itu. Kami masih menunggu hasil Laboratorium Forensik (Labfor) Denpasar Bali," ujarnya.<br />
<br />
Sehari setelah terjadi kebakaran, tim khusus dari Labfor Denpasar melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan penyebab kebakaran di Depo Pertamina Ampenan. Tim forensik dipimpin oleh AKBP Rudi Aris yang sehari-harinya menjabat Kepala Unit (Kanit) Fisika Instrumen Forensik Labfor Denpasar, dibantu tim dari Polda NTB dan Polres Mataram.<br />
<br />
Dalam olah TKP itu, tim labfor mengambil sejumlah sampel material untuk diuji di laboratorium. Menurut AKBP Aris hasil pemeriksaan laboratorium dapat diketahui dalam sepekan ke depan. Sementara upaya perbaikan bak penampung utama premium di Depo Pertamina Ampenan itu kembali dilaksanakan, Kamis pagi (21/1).<br />
<br />
Dinding bak penampung itu mulai dicat, terutama di bekas kebakaran agar gosong di dinding bak penampung premium itu tidak terlihat warga. "Awalnya mereka tengah melakukan perbaikan bak penampung premium, namun terjadi kebakaran sehingga kegiatan itu terhenti. Namun kini sudah dilanjutkan kembali," ujar Andi mengomentari aktivitas di lokasi kebakaran Depo Pertamina Ampenan itu. (Ant)<br />
<br />
</div><div style="text-align: justify;"> <br />
</div>suara NTBhttp://www.blogger.com/profile/08260479511784298510noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-306299274479999645.post-58333080627279677552010-01-25T16:49:00.004+07:002010-01-26T19:40:33.266+07:00Erman Rajagukguk : Dana LPS Bukan Uang Negara<div style="text-align: justify;">Pakar hukum Erman Rajagukguk menilai, bahwa dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bukan uang negara. Pernyataan ini disampaikan menjawab pertanyaan anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century, Anas Urbaningrum, terkait status dana LPS.<br />
</div><div style="text-align: justify;"><a name='more'></a><br />
Erman mengatakan, dana yang ada dan dialirkan LPS sudah merupakan modal dalam LPS. "Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tapi merupakan kekayaan negara yang dipisahkan," kata Erman saat memberi keterangan dalam rapat Pansus, Senin (25/1).<br />
<br />
Ia menjelaskan, bahwa kelebihan dari penggunaan dana LPS akan dimasukkan ke APBN sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, ahli hukum ekonomi Universitas Indonesia ini tetap menegaskan dana LPS bukan uang negara meski penggunaannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Berdasarkan doktrin hukum, badan publik punya kewenangan atas uangnya, tidak otomatis uang negara meski diaudit oleh BPK," ujar Erman.<br />
<br />
Sementara itu, pakar hukum pidana AS Natabaya mengatakan, pemisahan kekayaan negara memang masih merupakan persoalan. Mantan Hakim Konstitusi ini membenarkan bahwa ada perbedaan tafsir dalam Undang-undang Keuangan Negara dengan pengertian mengenai aset negara yang dipisahkan.<br />
<br />
Pada November 2008, LPS mengucurkan bantuan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara (PMS) untuk Bank Century. Dana talangan ini diberikan berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pengucuran dana ini diduga berpotensi merugikan negara. (VIVAnews)<br />
<br />
</div><div style="text-align: justify;"> <br />
</div>suara NTBhttp://www.blogger.com/profile/08260479511784298510noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-306299274479999645.post-69820849976665244722010-01-25T16:11:00.004+07:002010-01-26T19:41:27.681+07:00Presiden: Kebijakan Bailout Century Tak Bisa Dipidana<div style="text-align: justify;">Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua pihak meletakan kasus Bank Century dalam konteksnya saat itu. Menurutnya, kebijakan dana talangan (bailout) Century saat itu diambil dalam kondisi darurat.<br />
</div><div style="text-align: justify;"><a name='more'></a><br />
"Lantas debatnya sekarang apakah kebijakan bisa dipidanakan? Saya menilai the real policy tak bisa dipidanakan," kata Presiden Yudhoyono di Markas Besar TNI Cilangkap, Senin (25/1).<br />
<br />
Namun, lanjut dia, yang bisa dipidana adalah implementasi kebijakan, apakah ada hukum yang dilanggar. "Harus jelas, sebab kalau kebijakan dipidanakan, tak ada ada yang berani ambil keputusan, yang jalankan sesuatu, karena bisa dipidanakan," tambah SBY.<br />
<br />
Lalu, SBY memberikan contoh. Minggu lalu dia bertemu dengan Apkasi [Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia] di Madiun. Ada bupati yang bertanya bagaimana bisa mendapatkan perlindungan. "Kalau tiap saat dag-dig-dug jangan-jangan pidana, harap diselesaikan," kata SBY, menirukan pertanyaan bupati.<br />
<br />
SBY berharap, sebagai kepala negara, agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Ada koridornya, ada UU yang mengatur. "Tapi dalam Bank Century prosesnya cepat sekali. Silahkan cek dan selidiki, namanya keadaan darurat, bisa dijelaskan," kata SBY.<br />
<br />
Saat ini kasus Bank Century sedang dibicarakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century di DPR sore ini rencananya akan mengeluarkan hasil sementara pemeriksaan semua saksi yang sudah dihadirkan. Tim ahli Pansus Century sudah merumuskan pemetaan permasalahan. "Kemarin tim ahli (Pansus) sudah melakukan rapat pemetaan permasalahan melihat lagi keterangan saksi yang telah didatangkan," kata Ketua Pansus Century Idrus Marham saat dihubungi, Senin (25/1).<br />
<br />
Rencananya, Pansus akan mengeluarkan hasil sementara pengumpulan keterangan yang berasal dari seluruh pemeriksaan selama ini. Kendati demikian, Idrus belum bisa memastikan bahwa hasil sementara itu dapat diungkap ke publik. "Itu nanti kami bicarakan dulu di internal Pansus. Sekarang masih ada rapat pemeriksaan dua pakar hukum," ujar dia. (VIVAnews)<br />
<br />
</div>suara NTBhttp://www.blogger.com/profile/08260479511784298510noreply@blogger.com0